Tujuh September, HAM, dan Konsep Negara Kesatuan

Bagi kebanyakan orang, 07 September mungkin tanggal biasa. Khusus untuk tahun 2016, 07 September 2016 bertepatan dengan hari raya Galungan bagi umat Hindu (selamat Galungan bagi yang merayakan). Tapi untuk teman-teman para aktivis Hak Asasi Manusia, 07 September adalah tanggal yang berbeda, setidaknya sejak dua belas tahun lalu.

Hari ini, tepat dua belas tahun lalu, seorang aktivis HAM asal Indonesia, Munir Said Thalib, dibunuh dalam perjalanannya ke Belanda untuk melanjutkan studi hukum humaniter. Pembunuhan ini dilabeli paling ganjil dalam sejarah hukum pidana di Indonesia (sampai Wayan Mirna Salihin meninggal dunia karena diduga menenggak sianida dan persidangannya menggemparkan). Ganjil, karena pengusutan dan proses persidangannya konon sarat intervensi. Ganjil, karena motif dan cara pembunuhan itu dilakukan konon tak pernah terungkap. Ganjil, karena hasil kerja Tim Pencari Fakta tak pernah dibuka ke publik.

Bagi teman-teman aktivis, peringatan 07 September tahun ini mungkin tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gugatan yang ditujukan pada pemerintah masih sama: untuk membuka dan mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. Termasuk di dalamnya adalah meniadakan impunitas bagi “pejabat negara” yang diduga terlibat, dalam bentuk pengusutan kasus yang transparan dan menghukum orang-orang yang memang bersalah, sebagai bentuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia.

Saya sebagai “orang luar” tidak terlalu paham dengan bagaimana kasus ini bergulir. Progres perjuangan kaum aktivis hanya saya kenali dari berbagai siaran-siaran pers. Namun pertentangan antara para pejuang HAM terhadap apa yang mereka sebut sebagai “negara” dalam artian kekuatan pertahanan kadang membuat pertanyaan bagi saya: apakah HAM alergi dengan negara?

Untuk menjawab pertanyaan itu bagi saya sendiri, saya mesti mencoba menempatkan diri dalam dua sudut pandang. Pertama sebagai seorang pemerhati yang menjunjung tinggi prinsip HAM, dan kedua, sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi konsep kesatuan dan persatuan, dalam arti negara yang letterlijk sebagai dogma paling tinggi.

Dinamika perkembangan bangsa dan negara Indonesia dinilai sarat dengan berbagai pelanggaran HAM. Penghilangan manusia, pemberangusan media, bahkan sampai pelarangan paham politik. Para pejuang HAM berdalil bahwa negara menutup-nutupi berbagai pelanggaran HAM. Dahulu, perjuangan ini mencapai klimaks pada dimasukkannya pasal-pasal HAM ke dalam konstitusi RI. Keberhasilan itu terwujud dalam amandemen UUD 1945 yang memasukkan sepuluh pasal baru soal HAM (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J).

Namun, di saat ini, pemerintah dinilai belum mampu menerapkan pasal-pasal itu ke dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ambil contoh sejarah kelam Indonesia di paro akhir 1960-an, atau reformasi 1998, atau referendum Timor Timur yang sarat dengan cerita penculikan dan pembunuhan. Semua penculikan dan pembunuhan yang terjadi di masa itu belum hilang dari benak masyarakat, dan pelaku serta otak di balik kejadian itu juga belum diketahui, apalagi diberi hukuman setimpal.

Mesti diakui, aroma yang sangat kuat tercium terhadap oknum-oknum yang mengatasnamakan negara namun bertindak jauh keluar batas di dalam kejadian-kejadian itu. “Negara” dianggap melegalkan penghilangan nyawa banyak orang hanya karena berbeda paham politik. Negara punya impunitas, oknum-oknumnya bebas bertindak apa saja, tanpa batas, dengan dalih mencegah perpecahan negara.

Dalam konsep HAM yang saya kenal (dengan dangkal), kebebasan berpaham politik adalah sesuatu yang harus dihormati, bahkan diberi ruang. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar bagi setiap manusia. Tak ada satu orang pun yang boleh mengatur, apalagi melarang, seseorang untuk punya paham politik tersendiri. Dalam kaitannya dengan hak hidup, sebagai hak paling dasar dalam kehidupan manusia, maka ini artinya tidak ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya karena paham politik yang ia anut.

Tapi kalau dilihat dari sudut pandang negara, yang menganut paham integralistik dan negara kesatuan, kemunculan paham-paham disintegrasi adalah ancaman, bahaya laten yang patut ditumpas. Bukankah itu artinya merusak tatanan negara? Saya punya pikiran, jika sebuah negara membiarkan (bahkan memberi ruang) berbagai paham muncul di daerahnya, dan membiarkan semua paham itu berkembang seluas-luasnya, bisa jadi negara tidak pernah ada.

Bisa saja orang-orang membuat banyak gerakan disintegrasi, yang ketika pada akhirnya coba diperangi oleh negara, semua orang akan berdalih HAM ini dan HAM itu. Dalam kasus ini, HAM seolah-olah menjadi “alasan pembenar” bagi berkembangnya suatu paham yang dianggap menyimpang oleh negara. Dari perspektif negara, apalagi negara kesatuan, tentu ini membahayakan. Oleh karena itu, dalam situasi perang (di masa lalu), bukan tidak mungkin negara akan menggunakan alat-alatnya untuk menjaga keutuhan negara, termasuk menghalalkan segala cara. Istilah Inggrisnya, “for the greater good“, meski kadang good dalam kalimat ini juga sifatnya relatif dan rentan penyalahgunaan (teori utilitarianisme).

Bagaimanapun juga, penghilangan nyawa seseorang dalam HAM tidak dibenarkan. Tambahan lagi, tak bisa dipungkiri bahwa “good” dalam frasa itu sangat rentan disalahgunakan oleh para penguasa. Orang-orang yang tak berdosa bisa dibunuh dengan dalih penganut paham terlarang, tanpa pernah terbukti ada pidana yang ia lakukan. Apa yang dianut oleh penguasa bisa saja berbeda dengan apa yang diinginkan rakyat banyak. Kasus-kasus ini membuktikan bahwa “good” dalam kalimat itu bisa disalahgunakan.

Namun demikian, gerakan mengatasnamakan HAM yang menolak penghilangan nyawa bagi orang-orang yang bagi masyarakat, bagi paham yang jelas-jelas merusak dan tak mungkin bisa dipulihkan lagi, cenderung melunak terhadap “penghilangan nyawa” yang dilakukan negara. Contohnya saja hukuman mati untuk terorisme, atau penggerebekan teroris yang sampai membuat polisi menembak mati para teroris. Bagi saya, meski paham terorisme dengan paham gerakan separatis sama-sama termasuk “paham yang berbeda dengan negara”, jarang saya mendengar ada aktivis HAM membela teroris.

Apa ini berarti HAM juga punya dua sisi?

Lalu bagaimana saya sebagai warga masyarakat harus menempatkan perspektif yang tepat dalam masalah ini? Pertentangan antara pemerintah dan aktivis HAM seolah-olah terus berlangsung, dan ini membuat masyarakat lelah. Negara salah dengan membiarkan pelaku pelanggaran HAM berat bebas, bahkan menempatkannya dalam pemerintahan. Namun di sisi lain, aktivis HAM mbalelo dengan tidak konsisten membela semua paham yang berbeda dengan negara (termasuk teroris).

Apakah kita tidak bisa membuat sebuah negara yang aman dan damai, tapi sekaligus menghormati HAM? Semacam jalan tengah… sebuah negara yang menghormati hak-hak dasar manusia untuk berpendapat dan punya paham politik, namun sekaligus menjaga keutuhan negara dalam bingkai persatuan dengan mencegah paham-paham yang kita sepakati bersama sebagai paham terlarang dan disintegratif.

Oleh karena itu, dalam peringatan 07 September tahun ini, saya bertanya pada seorang teman yang berkegiatan dalam HAM, untuk tahu bagaimana pandangan mereka tentang HAM dalam bingkai negara. Pertanyaan saya untuk tahun ini berkaitan dengan hubungan kurang harmonis antara HAM dan negara:

Bagaimana HAM memandang bingkai negara kesatuan dan konsep persatuan?
Soalnya, kulihat, HAM rentan dijadikan tameng bagi gerakan separatis. Orang bisa bikin kerusuhan minta pisah dari Indonesia di mana-mana, namun jika ditindak oleh aparat teriaknya HAM ini dan HAM itu.

Sayang sampai sekarang saya belum menerima jawaban untuk pertanyaan itu, karena teman-teman masih sibuk dengan acara peringatan dua belas tahun kematian Munir. Semoga saja apa yang saya tanyakan bisa dijawab dalam waktu dekat. Minimal dengan jawaban itu saya bisa memandang dengan lebih jernih konteks negara dan hak asasi manusia dalam porsinya masing-masing. Keduanya bisa saling mendukung dan berjalan selaras, bukannya jadi paradoks yang selalu dipertentangkan.

Salemba, 7 September 2016.

4 thoughts on “Tujuh September, HAM, dan Konsep Negara Kesatuan

    1. Iya nih, teman-teman masih pada sibuk dengan event #12TahunMunir. Mudah-mudahan segera ada yang jawab. Atau mungkin jika ada yang mau berpendapat di sini, saya terima dengan senang hati.
      Terima kasih, Mbak.

    1. Error Mas. Iya, memang yang itu masih dalam perbaikan. Tapi sampai sekarang belum selesai, makanya saya buat yang baru ini. Mungkin jika sudah ada kejelasan, yang itu akan saya jadikan blof arsip saja, hahaha.

Terima kasih sudah membaca! Sudilah kiranya meninggalkan jejak?