Pengelolaan Museum #1: Anggaran yang Bikin Nyinyir

Tanda tanya paling besar ketika saya mendapat informasi langsung dari mulut sang juru pelihara soal museum yang (1) sudah “ditutup untuk direnovasi” sejak dua tahun lalu dan masih belum selesai kendati (2) bangunan utama sudah tuntas dan (3) pengunjung diminta kembali tahun depan dengan harapan semoga persiapan sudah selesai 100%  itu adalah, “Kenapa waktu yang diperlukan harus selama ini?”

Tatapan aneh dari Curio dan Mbak Mimin tidak saya pedulikan.

“Memangnya kenapa?” tanya saya.

Mereka tidak menjawab.

Pembenaran soal pertanyaan itu adalah karena saya seorang awam. Bukankah ini bisa menjadi ajang untuk menjelaskan kepada kalangan kritis di luar sana? Menurut saya, banyak orang, termasuk saya, belum kenal betul bagaimana rumitnya pengelolaan  museum. Kami tahunya cuma soal museum dibuka setiap hari, kalau tutup karena renovasi jangan terlalu lama. Minimal sampai bangunan fisik selesai, setelah itu museum dibuka kembali untuk umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketika sebuah museum yang sebenarnya punya arti penting bagi masyarakat tutup dalam jangka waktu yang terlalu lama, hal itu tentu menimbulkan tanya. Bukan tidak mungkin ada orang-orang berpandangan nyinyir soal hal ini. Bukan tidak mungkin juga akan banyak tuduhan miring soal proyek yang lama selesai. Kesalahpahaman akan terjadi karena kita tidak tahu. Ibarat kata, malu bertanya, sesat di jalan.

halaman-museum-mpu-purwa-2
Halaman Museum Mpu Purwa 2

Menurut saya, Museum Mpu Purwa tidak bisa dianggap sama dengan museum lain. Pertama, tidak terlalu banyak museum di Indonesia yang mengkhususkan dirinya pada arkeologi. Selain Museum Mpu Purwa, museum-museum yang menjadikan arkeologi sebagai “jualan” utama antara lain Museum Pasir Angin di Leuwiliang, Museum Mpu Tantular di Sidoarjo, Museum Gedong Arca di Pejeng, Museum Prasejarah Gilimanuk di Gilimanuk, dan Museum Sriwijaya di Palembang.

Selain itu, museum-museum itu pun tidak membawa tema yang sama, melainkan saling melengkapi seperti potongan jigsaw puzzle. Sebagai contoh, Museum Pasir Angin dan Museum Prasejarah Gilimanuk membawa tema prasejarah. Museum Gedong Arca membawa tema Bali Kuno dan Museum Sriwijaya membawa tema Kedatuan Sriwijaya. Museum Mpu Purwa sendiri membawa tema klasisisme Malang Raya sebagai lokus Hindu-Buddha di Jawa Timur. Oleh karena itu, apabila Museum Mpu Purwa “hilang” sebagai akibat proyek yang tidak kunjung selesai, sudah pasti ada potongan panjang sejarah Indonesia yang ikut musnah.

Tapi jawaban yang keluar dari Mbak Mimin berhasil menghapus senyum dari wajah. Saya langsung paham kenapa ada tatapan aneh dari dua wanita itu: semestinya saya sudah tahu, tapi saya tidak peka.

Masalah utamanya ada di anggaran.

Oh iya, pekerjaan itu kan ada di instansi saya…

Didorong Dari Bawah: Prakarsa Anggaran

Masalah uang memang dari sejak zaman kuda gigit batu sampai kuda gigit roti cubit green tea akan selalu jadi biang paling besar dari pengelolaan pelayanan publik di Indonesia. Meskipun reformasi keuangan sudah dilancarkan dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004, masih saja ada pertanyaan soal kenapa ada proyek yang mangkrak, batal, bahkan tidak jadi dilaksanakan meski sudah direncanakan.

Perencanaan anggaran di Indonesia kini menganut dua metode: top-down dan bottom-up. Berbeda dengan pengelolaan anggaran di masa Orde Baru ketika semua diatur dari atas (top-down) tanpa memperhatikan apakah proyek itu diperlukan (atau bahkan tidak diperlukan) oleh daerah, maka dengan rezim UU Nomor 17 Tahun 2003, perencanaan anggaran dilakukan dengan penggabungan dua metode, yakni rencana strategis dari atas dan rencana kerja yang ingin dicapai oleh masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, anggaran yang dikeluarkan kepada satuan kerja bisa lebih tepat sasaran, karena selain sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, juga sesuai dengan arah pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat.

Untuk dapat dinyatakan secara konkret dalam berbagai proyek pekerjaan, maka proyek-proyek itu terlebih dulu harus ada dalam dokumen perencanaan anggaran, yang diberi nama RKAK/L, atau Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Penyusunan RKAK/L sudah tentu mesti berasal dari unit terbawah yang memerlukan proyek tersebut sebagai pelaksanaan rencana kerjanya.

Dalam kasus Museum Mpu Purwa, unit terbawah (disebut satuan kerja atau satker) yang mengusulkan anggaran bagi proyek semisal proyek pembangunan itu adalah Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan. Satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan inilah yang nantinya akan menentukan pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam wilayah kerja dan tugasnya. Satuan kerja ini juga yang akan menghitung besaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing pekerjaan.

Sekadar informasi, sampai dengan 2013, wilayah kerja BPCB Trowulan mencakup 264 situs yang tersebar di seluruh Jawa Timur (Museum Mpu Purwa sendiri punya nomor register N.122.10).

taman-arca-museum-nasional
Penataan taman adalah salah satu kegiatan pengelola museum.

Dari data dan ilustrasi tersebut, saya pikir seseorang pasti bisa mengira, jika BPCB Trowulan tentu akan mengusulkan sangat banyak kegiatan agar seluruh situs yang berada dalam pengampuannya bisa mendapat perbaikan/pemugaran, atau peningkatan kesejahteraan juru pelihara. Belum lagi kegiatan penelitian terhadap situs-situs baru, atau penelitian lanjutan terhadap situs yang baru saja ditemukan.

Ada sangat banyak visi untuk dijalankan, ada sangat banyak pekerjaan untuk dilaksanakan. Saya yakin, jika setiap satuan kerja diberi keleluasaan tak terbatas untuk mengajukan program kerja dan anggaran, masing-masing satuan kerja pasti akan mengajukan berjuta-juta proyek agar visi-visi itu bisa tercapai.

Namun mesti diingat, negara punya keterbatasan menyediakan uang. Satuan kerja di negeri ini tidak hanya BPCB Trowulan. Pun kementerian di negeri ini tidak cuma satu. Pengajuan program kerja dan anggaran tentu ada batasnya. Bayangkan ketika semua satuan kerja di Indonesia mengajukan dokumen rencana kerja, mungkin saja semua dokumen itu memenuhi satu Lapangan Banteng.

Mengabulkan semua proyek untuk dilaksanakan tentu saja sangat menggoda guna menambah laju pembangunan. Tapi kembali lagi, uang kita masih ada serinya, kan?

Dipandu Dari Atas

Setiap lima tahun, pemerintah pusat memiliki visi ke arah mana pembangunan bangsa ini akan dibawa. Visi itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN). Rencana itu selanjutnya dituangkan dalam rencana strategis (Renstra), yang disederhanakan lagi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Semacam Pelita, hanya saja berbau lebih “reformasi”.

Dalam rencana kerja inilah pemerintah menentukan bidang pembangunan mana yang menjadi titik berat di tahun itu. Tentu saja semua bidang ingin segera dibangun oleh pemerintah, karena Indonesia masih sangat memerlukan pembangunan. Namun prioritas harus dibikin supaya pembangunan tidak menjadi timpang. Bayangkan saja jika pemerintah banyak membangun infrastruktur tapi kesehatan masyarakat masih perlu perhatian karena banyak penyakit menular menewaskan penduduk di sana-sini.

Dari rencana yang ditentukan pusat inilah, program-program yang sudah diajukan satuan kerja di daerah disesuaikan. Selain rencana kerja, pemerintah juga mempertimbangkan perkembangan fiskal dan moneter yang terjadi di tahun itu, seperti kondisi nilai tukar, harga minyak, tingkat suku bunga, dan inflasi, biasanya disebut sebagai asumsi dasar APBN. Akibatnya, dibuatlah pagu anggaran, yang merupakan batas atas anggaran yang dapat diberikan pada masing-masing satuan kerja.

Asumsi-asumsi dasar itu, beserta pagu indikatifnya, “diberitahukan” kepada rakyat dalam pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR setiap tanggal 16 Agustus. Setelah semuanya diumumkan, dimulailah pembahasan panjang soal APBN antara DPR (Badan/Panitia Anggaran), Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis sebagai pelaksana pekerjaan dan perwakilan satuan-satuan kerja. Prakteknya, pembahasan APBN antar kementerian sudah dimulai jauh sebelum itu.

“Perang” sebetulnya baru dimulai setelah 16 Agustus, ketika pembahasan tersebut dilakukan. Di sinilah proyek-proyek yang diusulkan tadi akan disesuaikan dengan asumsi dasar APBN serta pagu indikatif.  Rapat-rapat berlangsung sampai malam, sampai subuh, bahkan sampai malamnya lagi. Keputusan tentang mata anggaran mana yang akan disetujui DPR sangat kaya dengan lobi-lobi politis dari kementerian masing-masing. Beberapa dari lobi-lobi politis itu bahkan “kebablasan”, buktinya bisa kita lihat di banyak media massa.

Sementara perang berkecamuk di Senayan, satuan kerja di daerah cuma bisa menunggu, apakah kegiatan dan program yang mereka perjuangkan lolos dan disetujui wakil rakyat di Senayan sana.

Akhirnya, jika semua pembahasan sudah selesai dan semua pihak yang terlibat di perang itu sudah setuju, hasil pembahasan itu pun dituangkan dalam UU APBN, yang nantinya akan menyesuaikan RKAK/L menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, atau DIPA. DIPA inilah yang nanti akan menjadi acuan setiap satuan kerja Indonesia dalam melaksanakan program-programnya. Secara konkret, pelaksanaan anggaran adalah dengan pencairan dana untuk proyek dan kegiatan yang ada dalam DIPA.

Tentu ada program yang dikorbankan, dengan kata lain menghilang dari DIPA untuk tahun anggaran itu. Secara sederhana, mungkin hal itu disebabkan oleh lobi yang gagal dalam peperangan di Senayan. Namun boleh jadi juga program-program yang tidak jadi dilaksanakan tahun itu didrop pada pembahasan awal, ketika pembahasan berjenjang dari level bawah menyesuaikan dengan rencana kerja pemerintah di tahun itu.

Tapi bagaimanapun, menurut saya, jika sebuah program kerja diniatkan tulus untuk kemajuan bangsa dan negara, meski langit runtuh pun, program itu akan tetap terlaksana. Semuanya tinggal menunggu waktu yang tepat.

halaman-depan-museum-nasional
Museum yang bersih, nyaman, edukatif, kaya cerita, adalah idaman semua orang.

Tentang Kompromi dan Peduli

Indonesia negara besar. Penduduknya banyak dan beragam. Ada sangat banyak hal harus diurus. Di sinilah pemerintah pusat memegang peranan, untuk menentukan sektor mana yang harus dibenahi pada suatu tahun. Jika ada sektor tertentu yang istilahnya “belum mendapat perhatian” di tahun itu, bukan berarti pemerintah semata-mata lupa.

Inilah yang terkadang membuat saya salah paham tentang perhatian pemerintah dalam konteks pemeliharaan cagar budaya. Terkadang saya melihatnya dalam ruang lingkup yang kecil sekali. Padahal negara tidak cuma mengurusi apa yang saya lihat. Negara mengurus semuanya, secara harfiah.

Untuk menyelesaikan pembangunan tidak semudah mencetak uang kemudian membelanjakannya dengan apa-apa yang diperlukan. Saya bukan pakar keuangan, namun saya seperti pernah mendengar kalau terlalu banyak uang beredar tidak baik bagi kesehatan ekonomi. Lagi pula, menyelesaikan semua dalam satu waktu justru membuat semua mustahil.

Hubungan pemerintah pusat dan satuan kerja dalam perencanaan anggaran, jika disederhanakan, mirip seperti hubungan ayah dan anak yang sedang mendiskusikan uang jajan bulanan. Si ayah bertindak demokratis dengan menyilakan anaknya mendaftar, apa-apa saja yang akan dilakukan si anak untuk bulan itu. Demokratis, saya katakan, karena anak itu sendirilah yang (mestinya) tahu apa-apa saja yang ia butuhkan untuk bisa mencapai tujuannya.

Si anak, sudah tentu, akan bernyanyi “Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini ingin itu banyak sekali.” Hanya saja si ayah bukan Doraemon yang akan mengabulkan semua semua semua dengan kantong ajaib. Negara juga punya keterbatasan, dengan demikian keinginan-keinginan sang anak tentu mesti disesuaikan dengan kemampuan yang ada.

Di sinilah ada kompromi antara ayah dan anak. Si ayah punya tujuan agar anaknya bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi ia tentu punya rencana-rencana yang akan ia lakukan dalam rentang waktu tertentu untuk perkembangan anaknya. Namun ia tak mau lupa kalau anaknya punya kebutuhan yang hanya diketahui sang anak. Ia pun berkompromi, menyesuaikan apa kebutuhan sang anak yang sejalan dengan rencananya.

Di akhir cerita, mereka berdua pun sepakat dengan apa yang akan dilakukan. Di satu sisi si anak bisa berkembang sesuai dengan apa tujuan ayahnya. Di sisi lain, sang anak pun bisa memenuhi kebutuhannya senyata mungkin. Kebutuhan yang tidak menjadi prioritas, atau tidak sesuai dengan rencana sang ayah, bisa ditunda untuk lain waktu.

Paling tidak, begitulah bagaimana pola pikir saya menyederhanakan peran negara dan satuan kerja daerah dalam penyusunan anggaran. Namun semua itu masih dapat dibuat pertanyaan lagi, tentang bagaimana kesepakatan antara pemerintah pusat dan satuan kerja menentukan kegiatan mana yang merupakan prioritas dan mana yang bisa ditunda.

Dalam konteks pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya, sebetulnya penentuan prioritas (dan akhirnya, kegiatan mengorbankan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu mendesak) sudah ada sejak satuan kerja mengusulkan kegiatan mereka. Kita sudah sama-sama melihat kalau BPCB Trowulan punya 264 situs. Dalam satu tahun, tentu ada situs-situs yang memerlukan pemugaran mendesak. Ada yang memerlukan pemeliharaan rutin, dan ada pula yang memerlukan pemugaran lanjutan. Menentukan besaran dan situs mana saja yang akan diberikan proyek tentu memerlukan diskresi yang harus adil.

Pemerintah pusat tidak akan tahu seluruh situs yang dimiliki satu satuan kerja, karena pemerintah pusat (Kementerian Keuangan, dalam hal ini) hanya akan mendiskusikan mata anggaran seperti yang sudah diajukan dalam RKAK/L. Keputusan di masing-masing satuan kerja adalah wewenang satuan kerja itu sendiri.

Namun kadang, ambil contoh satu balai pelestarian cagar budaya, dengan banyaknya situs yang dikelola, bahkan satuan kerjanya sendiri pun kurang pasti mengenai situs mana saja yang mesti dipugar!

Di sinilah masyarakat semestinya bisa sangat berperan. Ya, masyarakat seperti saya dan para pembaca budiman. Salurannya sebenarnya sudah ada. Saya pernah melihat ada musyawarah perencanaan pembangunan bahkan sampai tingkat kelurahan. Di sana masyarakat, melalui kepala-kepala dusun, mendaftar kebutuhan pembangunan yang sangat diperlukan di wilayah mereka.

Saya yakin kalau sebetulnya, jika masyarakat berkehendak, kegiatan pemugaran cagar budaya yang ada di lingkungan tempat kita tinggal bisa dipercepat jika kita menjadikan kegiatan itu prioritas pembangunan. Ibarat kata, kita me-woro-woro pemerintah dan satuan kerja untuk peduli. Pemerintah tak akan tahu jika kita tidak memberi tahu.

Selebihnya, saya yakin pembaca budiman bisa menarik kesimpulan. Saya tutup tulisan panjang ini dengan satu pertanyaan: jadi ketika ada satu cagar budaya yang terbengkalai… apa kita harus selalu menyalahkan pemerintah? Tidakkah hal itu mungkin saja disebabkan oleh masyarakat sekitar yang juga abai akan keberadaan cagar budaya di lingkungannya?

35 thoughts on “Pengelolaan Museum #1: Anggaran yang Bikin Nyinyir

    1. Iya Win, sudah murah, mudah pula, di mana-mana pasti ada. Wah memang banyak hal yang butuh pemecahan dari masalah museum di Indonesia ini, tapi saya yakin dengan sinergi semua pihak, pasti bisa tercapai dan museum kita bisa sepadan dengan museum-museum terkenal dari luar negeri.

  1. kerja kerja kerja!

    Kita kan kabinet kerja ya…jd ya kerja untuk merawat museum itu bukan hanya milik lembaga tapi juga masyarakat yg harus punya kepedulian dan kesadaran akan museum di lingkungannya.

    1. Betul sekali Mbak. Giliran sudah dibawa ke luar negeri, diaku-aku negara lain, baru menyesal. Baru ribut-ribut. Tapi ketika masih ada diabaikan dan dilupakan. Yang dilakukan itu… jahat #eh.

  2. Jika yang paling ujung masih sering gontok-gontokan berpolitik tanpa berpikir bangsa dan negara dan masih berpikir memperkaya golongan dan diri sendiri, sampai kapanpun kita akan kesulitan dengan hal yang paling dasar dalam pembangunan negara (manusia). Bidang pendidikan dan budaya saja sudah banyak sekali kebutuhan yang semua mungkin prioritas. Kalo masih dilobby-lobby apa engga makin acak adut? Apalagi kalo orangnya ga tepat…. mungkin perlu terobosan ekstrim ya? Sedih deh kalo saya ke museum di luar karena saya ingat kondisi di tanah air….

    1. Demikianlah Mbak kenyataannya. Saya setuju, kita butuh orang-orang yang betul-betul paham masalah, baik sebagai anggota DPR, maupun sebagai pejabat pemerintah, sehingga kita bisa tenang menyerahkan semua urusan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sana. Sayangnya sekarang saya belum merasa orang-orang yang mengisi semua posisi itu adalah orang yang tepat. Mestinya kita khawatir kalau yang terpilih sebagai anggota dewan adalah orang yang kita sama-sama tahu tidak tahu apa-apa. Jangankan kompeten, yang jujur pun tidak semua. Tapi saya tidak menggeneralisasi lho ya, hehe.

  3. Keberadaan museum memang sangat penting ya kang tapi walaupun demikian tapi kalau masyarakat ditempat saya mah pada jarang ke museum karena lebih memilih tempat wisata lain padahalkan museum itu juga tempat wisata yang tidak kalah seru dan malah kalau berwisata ke museum bareng keluarga bisa sambil belajar dan mengetahui sejarah juga.

    1. Iya Mas. Persoalannya dewasa ini kemasan museum memang tidak menarik sehingga masyarakat pun jarang berkunjung. Mungkin karena kebanyakan museum hanya menampilkan koleksi dalam etalase dengan penjelasan panjang lebar nan membosankan. Padahal kalau dikemas dalam bentuk audio visual yang melibatkan pengunjung, pasti banyak yang tertarik. Apalagi kalau di museum itu ada fasilitas lain yang disukai masyarakat. Tapi balik lagi, untuk mengemas museum secara mutakhir itu perlu uang yang tidak sedikit, hehe.

  4. Hi Gara, long time no see!

    Aku sih ga nge-fans2 banget ya sama museum tapi berhubung menurutku sejarah itu penting untuk pembangunan bangsa, pengelolaannya juga harus tepat. Untuk mencintai negara kita perlu tahu kehidupan zaman dulu: arsip2nya, ceritanya, peninggalannya, dan apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk negara setelah mengetahui hal tsb. Semuanya disimpan rapi dalam museum so sayang banget kalo museum ditelantarkan begitu saja 🙂 *halah bahasa gue*

    1. Iya Ge, memang kehilangan yang besar jika peninggalan dalam museum tidak diurus. Kita yang sekarang itu adalah hasil dari kita di masa lalu, kan. Jika kita yang di masa lalu dihilangkan, kayaknya kita yang di masa sekarang tidak mungkin jadi seperti ini. Tapi sayangnya orang-orang “penguasa” punya pikiran yang berbeda… haha.
      Long time no see! Semoga kabarmu selalu baik, ya!

  5. Aku sebenarnya suka ke Museum kok Gar, cuma memang harus ada sesuatu yang membuat museum menjadi tempat yang lebih menyenangkan. Aku pernah ke satu museum di mana di dalamnya banyak sekali kotak sumbangan. Sedih kan ?

    1. Kasihan banget Mas museumnya, itu dikelola pemerintah apa swasta, Mas? Tapi bagaimanapun mestinya pemerintah tetap perhatian ya, minimal menertibkan kotak sumbangan itu deh. Soalnya kasihan juga kalau sumbangannya ternyata tidak ke yang berhak.

  6. Gara, lama sekali gak kelihatan. Bingung mau lari ke mana ternyata di sub domain aja.

    Menurutku, tinggal bagaimana nantinya dinas pariwisata khusus museum ini dalam mengemas pariwisatanya. Semakin ke sini, banyak wisatawan yang lari ke wisata ‘senang-senang’ (seperti gunung-gunung, pantai, dan air), nah tinggal bagaimana nanti museum ini bisa mencomot nuansa ‘senang-senang’ nya itu

    1. Setuju! Mesti ada cara biar museum ini bisa tetap “fun” dan tidak menggurui, supaya pengunjung tidak bosan. Dengan demikian kan makin banyak ya orang yang pengen jalan ke museum, kalau tidak bisa ke tempat aslinya. Mudah-mudahan aspirasi ini ada yang mendengar, hehe.

  7. Ngikik pas baca bagian awal, masalah uang sudah ada sejjak zaman kuda gigit batu sampai kuda gigit roti cubit isi green tea. LOL. Ini pencerahan buat kalangan yang hobby nyalahin pihak pemerintah. Padahal museum yang mendapat kunjungan terus-menerus dari pengunjung segala umur tentu akan lebih menghidupi museum. Apa iya setelah museum mendapat kucuran dana dan menjadi sebuah tempat edukatif yang wow seperti luar negeri akan langsung ramai oleh pengunjung? Tentu tidak kan? Setuju step awal yang harus dilakukan adalah membuat masyarakat pedulu dan tidak mengabaikan cagar budaya di sekitarnya, jika hal itu terlaksana niscaya museum tidak akan bertepuk sebelah tangan lagi. Nice article, Gar. 😉

    1. Untuk kasus Mpu Purwa, kadang saya jadi pihak yang menyalahkan pemerintah itu sih Mas, haha. Tulisan ini juga jadi bahan buat saya memahami lebih jauh hal itu, jadi bahan introspeksi, sekaligus supaya bisa lebih peduli dengan museum yang ada di kampung halaman. Terima kasih untuk apresiasinya, Mas.

  8. he.he,, aku baru mau jawab soal anggaran, lupa berhadapan dengan siapa..
    iya kami sebagai satker memang mengajukan kegiatan2, urusan di atas kamilah yang menyetujui apa nggak

    1. Waduh saya jadi malu Mbak, hehe.
      Iya, nanti “diobrak-abrik” di kantor dan di Senayan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada kebijakan mendadak seperti pemotongan, berubah lagi semua. Seperti kata petinggi kantor kemarin, kondisi fiskal kita memang sedang “memprihatinkan” karena celah defisit makin besar.

  9. Bang Gar, lama nggak mampir nih 😀 hihihi ini dirombak ulang, atau baru bang blognya? hihihi

    Iya sih, kebanyakan kita kan kebanyakan nyinyir kalau liat misalnya suatu cagar alam gitu rusak dan menganggap kalau pemerintah nggak merawatnya dengan baik. Padahal, sebagai masyarakat kan kita juga ikut andil juga ya :’

    1. Ini blog baru Feb, yang satu lagi erornya terlalu lama jadi saya buat dgn alamat yang baru saja, hehe.
      Yep, semua pihak pasti ada andil. Kadang pemerintah tidak mengambil langkah tepat untuk merestorasi, tapi sebagai masyarakat yang membiarkan hal itu, kita juga salah. Yuk sedikit lebih peduli dengan cagar budaya di sekitar kita! Minimal menyebarkan infonya via blog sehingga banyak yang tahu :)).

  10. Gara, akhirnya terlacak juga jejakmu 😉

    Jadi inget sama nasib beberapa museum yang hidup segan mati tak mau. Bukan cuma anggaran yang mungkin minim, tapi juga ketiadaan pengunjung bikin pengelola mungkin akhirnya pun enggan untuk maintain lebih baik. Pernah masuk ke museum yang HTMnya cuma Rp. 750 saja? Ini malah bikin saya mau nangis, segitu rendahkan penghargaan terhadap sejarah…

    1. Ngomong-ngomong itu museum apa Mas? Siapa tahu saya bisa ikut mengunjungi dan mengulitinya juga di blog, hehe. Jujur, kesadaran soal sejarah di negara kita memang masih rendah. Selain memang tidak menjadi prioritas utama dalam pemerintahan (anggaran pelestarian yang masih jauh dari cukup), kadang keadaan psikologis beberapa pihak ingin supaya bagian-bagian tertentu dari sejarah dihilangkan dan diganti dengan cerita yang lebih “sesuai”. Masalahnya sejarah tak bisa seperti itu; karena sejarah mutlak harus netral. Mungkin kita bisa mengembalikan netralitas sejarah itu dengan membuka semua informasi terlebih dulu, bersamaan dengan menjaga artefak sejarahnya, hehe.

  11. Halo, mas Gara pindah ke sini rupanya 🙂

    Aku suka berkunjung ke museum. Agak sedih sih, karena hampir semua museum yang kukunjungi dalam kondisi sepi, suram, banyak nyamuk, dan berdebu. Misalnya di Museum Ronggowarsito Semarang.
    Memang jadi lingkaran setan sih. Semuanya bisa menjadi sebab dan akibat, dan terus berbuntut kepada akibat yang sama lagi, terus berulang-ulang.

    Kesimpulannya, semoga Museum Mpu Purwa segera buka kembali hehe. Apalagi lokasinya ada di salah satu pusat arkeologi Indonesia.

    1. Iya, MRS memang banyak banget yang mengulas, bukan karena koleksinya yang bagus, tapi karena kondisinya yang memprihatinkan. Tapi saya malah jadi kepengen jalan ke sana lho, hehe.
      Amin! Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa buka.

Apa pendapat Anda terhadap tulisan tersebut? Berkomentarlah!